Undang-Undang No.36 Tentang Telekomunikasi

 Materi yang saya bahas di tugas Etika dan Profesionalisme TSI membahas tentang Undang-Undang No.36 tentang Telekomunikasi. Telekomunikasi berkembang karena sudah zaman globalisasi dengan persaingan bebas maka kita sebagai pembuat dan pemakai informasi harus tahu aturan kode etik tentang elektronika dalam memfilterisasi dan memproteksi sebuah informasi dan komunikasi, Saya akan menjelaskan secara review dan mengulas singkatnya isi kandung yang ada pada UU no.36 tentang telekomunikasi yaitu:

A.   Pada Pasal 1

B.   Pada Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi.

C.   Pada Pasal 3
Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.      Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
b.      Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
c.      Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

D.   Pada Pasal 4
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
a.       Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
b.      Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
c.       Badan Usaha Swasta.
d.      Koperasi.

E.    Pada Pasal 5
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh:
a.       Perseorangan.
b.       Instansi pemerintah.
c.       Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa
telekomunikasi.

F.    Pada Pasal 6 

1. Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.
2. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.
4. Ketentuan mengenaai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

G.   Pada Pasal 7
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.

H.   Pada Pasal 8 

1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya.
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada.
3. Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri.

I.       Pada Pasal 9 

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari :

          a.      Penyelenggaraan jaringan tetap.
          b.      Penyelenggaraan jaringan bergerak.

      2. Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam :

          a.      Penyelenggaraan jaringan tetap local.
          b.      Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.
          c.      Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional.
          d.      Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

      3. Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam :
          a.      Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial.
          b.      Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
          c.      Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

     4. Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam   ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

J.      Pada Pasal 10 

1. Penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau penyelenggara jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar.
2. Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib menyelenggarakan jasa telepon umum.
3. Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

K.   Pada Pasal 11 

1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

L.    Pada Pasal 12
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.

KETENTUAN PIDANA
M. Pada Pasal 47
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi
Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Dalam pembuatan UU ini dibuat karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi dan untuk manjaga keamanan bagi para pengguna teknologi informasi.

http://www.radioprssni.com/prssninew/internallink/legal/uu_telekomunikasi.htm